Diary

Memuat

Kategori Pemprov Lampung

05/11/ 2025
Pemprov Lampung dan KPK Satu Visi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung yang diikuti oleh 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Acara tersebut berlangsung di Balai Keratun, lantai 3, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2025). Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, beserta jajaran yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran KPK merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya bersama membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur. Gubernur menjelaskan, arah pembangunan nasional yang tertuang dalam visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa pembangunan di daerah harus selaras dengan arah dan prioritas pembangunan nasional. “Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas yang sejalan dengan cita-cita nasional. Namun, semua itu tidak akan tercapai tanpa integritas dan komitmen bersama,” tegasnya. Gubernur Mirza menyoroti pentingnya daya saing daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia mencontohkan, sektor pertanian seperti komoditas singkong dan berbagai komoditas pertanian lainnya masih menghadapi tantangan efisiensi dan produktivitas.…

Read more
04/11/ 2025
Wakil Gubernur Lampung Sambut Peserta LEIF 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) menggelar Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kegiatan dihadiri oleh 58 calon investor dari berbagai negara dan perwakilan Duta Besar dari negara sahabat. Dalam Welcome speech-nya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka peluang investasi berkelanjutan di bidang pertanian modern, energi terbarukan, pariwisata hijau, dan industri kreatif. “Lampung siap menjadi mitra strategis bagi investor nasional dan global,” ujar Wagub Jihan. Menurutnya, forum yang mengusung tema “Explore the Potential: Lampung Investment Opportunities for Sustainable Growth” ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Wagub menuturkan, Lampung tidak bisa lagi bergantung pada sektor pertanian tradisional. Pemerintah provinsi mendorong hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal. “Kami ingin pertumbuhan tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tapi juga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, Lampung juga tengah mengembangkan Renewable Energy Hub berbasis biomassa dan panas bumi. Potensi panas bumi mencapai 1.758 MWe di empat kabupaten dinilai menjanjikan bagi investor yang bergerak di bidang energi bersih. Kebijakan ekonomi Lampung juga sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pembangunan ekonomi pedesaan, ketahanan pangan, pemerataan…

Read more
04/11/ 2025
Dekranasda Lampung Gandeng Batik Keris, Angkat Motif Siger dan Kapal Lampung ke Pasar Nasional

Solo – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Batik Keris terkait pemanfaatan Motif Siger dan Motif Kapal Lampung dalam produk batik nasional. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza bersama Komisaris Utama Batik Keris Lina Handianto, bertempat di Istana Batik Keris Heritage, Solo. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Batik Keris dalam pelestarian serta pengembangan motif khas daerah. Melalui kerja sama ini, Batik Keris memperoleh izin resmi untuk memproduksi dan memasarkan batik bermotif Lampung secara nasional, dengan tetap menjaga nilai budaya dan karakter asli daerah. Batin Wulan—sapaan Ketua Dekranasda Lampung—menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai langkah strategis memperkuat identitas budaya Lampung di kancah nasional. “Motif Siger dan Kapal Lampung memiliki filosofi yang dalam dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung. Kami ingin warisan budaya ini tidak hanya lestari, tapi juga dikenal luas hingga ke seluruh Indonesia,” ujar Batin Wulan. Selain memperkuat promosi budaya, kolaborasi ini juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi pengrajin dan UMKM lokal. Produk bermotif Lampung nantinya akan didistribusikan melalui jaringan penjualan Batik Keris di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan isi MoU, Dekranasda Lampung tetap menjadi pemegang hak penuh atas pengaturan, pelestarian, dan perlindungan motif. Sementara Batik Keris…

Read more
04/11/ 2025
Lampung Buka Peluang Investasi, 15 LoI Ditandatangani dalam Ajang LEIF 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menarik antusiasme tinggi investor dalam Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kegiatan yang dihadiri puluhan investor asing itu mencatat capaian penting dengan penandatanganan 15 Letter of Intent (LoI) untuk berbagai proyek strategis daerah. Kegiatan yang digelar bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) tersebut menjadi ajang strategis untuk mempromosikan potensi investasi daerah, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan Lampung sebagai magnet baru investasi nasional. Kehadiran investor dari Jepang, Belgia, Filipina, Malaysia, hingga Tiongkok dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi Lampung. “Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis: kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi Keynote speaker pada kegiatan tersebut. Gubernur menyebut, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, yang menempatkan Lampung di posisi keempat tertinggi di Sumatra, daerahnya membuka peluang besar bagi investasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan. Gubernur Mirza juga mengungkapkan arah pembangunan ekonomi Lampung kini fokus pada peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan di daerah. “Kebijakan hilirisasi menjadi jalan agar Lampung tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat produksi bernilai tinggi,” ujarnya. Forum ini juga mendapat dukungan…

Read more
04/11/ 2025
Sekdaprov Lampung Ekspos Manajemen Talenta ASN Pemerintah Provinsi Lampung di BKN Jakarta

‎JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan praktik dan inovasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam forum ekspose di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Selasa (4/11/2025). ‎Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil. ‎Sekdaprov Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa ekspos tersebut merupakan pemaparan mengenai manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menegaskan, manajemen talenta merupakan suatu sistem yang memastikan penempatan ASN dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kompetensinya. ‎“Ekspos ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit, serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025,” ujar Marindo. ‎Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam ekspos tersebut, Gubernur Lampung melalui Sekdaprov berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi yang ada serta menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. ‎“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, manajemen talenta akan menjadi instrumen penting untuk membangun ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Hal ini juga menjadi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit dan berorientasi pada kinerja ASN…

Read more
04/11/ 2025
Inflasi Terkendali, Pemerintah Fokus pada Optimalisasi Aset Daerah untuk Koperasi Merah Putih

Bandar Lampung – Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (04/11/2025). Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year). Komoditas dengan andil tertinggi terhadap inflasi adalah emas perhiasan (11,87 persen), disusul cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sementara itu, inflasi month-to-month dari September ke Oktober 2025 meningkat 0,286 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,05 persen, diikuti perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan wortel. Berdasrkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,23 persen (month-to-month) pada Oktober 2025.Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Oktober tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,20 persen. Namun, secara tahunan (year-on-year), inflasi Lampung pada Oktober 2025 tercatat 1,20 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai 1,94 persen. Selain itu, Tito juga menyoroti percepatan pendataan aset daerah guna mendukung program Koperasi Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergudangan dan Koperasi. “Kita ingin agar aset-aset milik desa, kabupaten, kota, dan provinsi yang memenuhi kriteria segera…

Read more
03/11/ 2025
Pemprov Lampung Bangun Kesadaran Lingkungan Melalui Gerakan Eco-Office

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Achmad Saefulloh menjadi pembina apel mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (03/11/2025). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali komitmennya terhadap tata kelola lingkungan dan kesehatan masyarakat. Gubernur menyampaikan bahwa pengelolaan sampah adalah isu fundamental dengan tantangan yang masih besar. Gubernur menekankan perlunya komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menghadapinya. “Pengelolaan sampah adalah isu fundamental yang menentukan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat kita. Berdasarkan data yang ada, kita harus mengakui bahwa tantangan yang kita hadapi masih besar, namun harus kita hadapi dengan komitmen yang kuat,” ujar Gubernur. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berfokus pada upaya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSel) Regional Lampung, serta mendorong pembentukan Bank Sampah Unit di setiap RW dan Bank Sampah Induk di setiap Kecamatan. Upaya ini juga mencakup dorongan untuk melaksanakan kegiatan pilah dan olah sampah mulai dari tingkat sumber, seperti rumah tangga, pasar, dan perkantoran. Gubernur menjelaskan bahwa efisiensi energi dan air ditekankan sebagai kunci dari kantor yang ramah lingkungan. Seluruh peserta apel diminta untuk segera menerapkan langkah-langkah praktis, seperti mematikan lampu dan AC…

Read more
01/11/ 2025
Lampung Perkuat Pondasi Ekonomi dan Investasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

‎ ‎BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pondasi ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. ‎”Investasi menjadi motor penting bagi pembangunan Lampung. Karena itu, kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Marindo di Bandar Lampung, Sabtu (1/11/2025). ‎Menurutnya, kinerja investasi Lampung menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi telah melampaui target tahunan, dengan total capaian mencapai Rp12,95 triliun, atau 120,32 persen dari target Rp10,76 triliun. ‎Dari total tersebut, Rp2,12 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp10,83 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). “Capaian ini merupakan bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Lampung semakin kuat,” kata Marindo. ‎Beberapa sektor menjadi penggerak utama pertumbuhan investasi di Lampung. Untuk PMA, sektor yang tumbuh pesat antara lain industri makanan, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, industri kimia, farmasi, serta pertambangan. Sedangkan untuk PMDN, sektor dominan meliputi industri makanan, pertambangan, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. ‎Penanaman…

Read more
30/10/ 2025
Rakor Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Tekankan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang Bani Ispriyanto membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan Pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asosiasi, di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025). Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang, Bani Ispriyanto mengatakan bahwa kemampuan untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Oleh karenanya, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali menjadi instrumen krusial bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media,” ujarnya. Pemerintah, kata Gubernur, berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjamin proses pendataan berjalan semestinya. Dunia usaha merupakan penyedia data dan pelaku utama ekonomi yang akan menentukan kualitas data. Sementara itu, akademisi dan media memiliki peran penting di dalam memperkuat Literasi Data. Akademisi membantu mengolah dan menganalisa hasil sensus menjadi masukan kebijakan, sedangkan media menjadi jembatan komunikasi publik agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap dunia usaha di seluruh provinsi dapat menjadi mitra aktif dan berpartisipasi penuh dengan memberikan data secara terbuka dan jujur.…

Read more
26/10/ 2025
‎Sekdaprov Lampung Ikuti Retreat Nasional Sekda

‎Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menyelenggarakan Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025. ‎Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi para Sekda mengenai tata kelola pemerintahan serta arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat. ‎“Retreat ini bukan sekadar kegiatan penyegaran, tetapi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan soliditas antar-Sekda di seluruh Indonesia,” ujar Benni di Jakarta. ‎Benni Irwan menegaskan bahwa Kemendagri terus berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kolaborasi para Sekda sebagai motor penggerak birokrasi di daerah. ‎“Kami berharap melalui retreat ini, para Sekda mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah serta memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan baik,” pungkasnya. ‎Kegiatan ini diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. ‎Mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi, pembekalan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pendidikan Tinggi. ‎Retreat ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 600.3/7565/SJ tentang Rapat Koordinasi dalam…

Read more