Kategori Pemprov Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026), Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/455/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial pengisian jabatan, melainkan momentum peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat. “Hari ini bukan hanya tentang pelantikan jabatan, tetapi tentang peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan. Di pundak saudara-saudara, saya titipkan harapan besar masyarakat Lampung terhadap hadirnya pemerintahan yang melayani, progresif, dan berorientasi masa depan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa jabatan administrator merupakan posisi strategis dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Para pejabat yang dilantik tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menentukan arah kerja, membentuk budaya organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing. Menurutnya, Provinsi Lampung saat ini tengah bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, digital, dan berintegritas, sejalan dengan tantangan zaman dan dinamika global. Karena itu, para pejabat administrator dituntut memiliki pola pikir visioner, keberanian berinovasi,…

BANDARLAMPUNG – Lampung kembali mengukuhkan diri sebagai gerbang internasional. Mulai 12 Februari 2026, Maskapai TransNusa akan melayani penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia, menandai langkah konkret agar status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional tidak kembali terdegradasi, sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, pembukaan rute ini bukan sekadar pembukaan jalur udara, tetapi strategi menghadirkan akses yang lebih mudah, murah, dan efisien bagi warga Lampung. “Kalau bandara internasional tidak digunakan, risikonya bisa turun lagi. Karena itu penerbangan ini harus hidup, harus dipakai masyarakat. Dampaknya langsung: warga tidak perlu lagi ke Jakarta atau Medan,” kata Bambang. TransNusa dijadwalkan membuka penerbangan reguler setiap Senin dan Kamis untuk rute Lampung–Kuala Lumpur, sekaligus melayani rute domestik Lampung–Jakarta. Dari Kuala Lumpur, penumpang juga dapat melanjutkan connecting flight ke Jeddah. Menurut Bambang, sektor jamaah umrah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Dari Lampung, tercatat sekitar 24 ribu perjalanan umrah, yang selama ini harus melalui jalur darat dan udara berlapis. “Sekarang jalurnya lebih singkat. Ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Bandara internasional harus terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari,” jelasnya. Untuk memastikan rute ini berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan kunjungan ke Malaysia yang dirancang sebagai misi pembangunan, bukan perjalanan seremonial. Agenda meliputi promosi pariwisata Lampung, penjajakan kerja…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ia menekankan agar inflasi dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi tahunan. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, serta pimpinan instansi vertikal terkait. Gubernur Mirza menyoroti pola berulang setiap tahun, di mana semangat ibadah masyarakat di bulan Ramadan selalu dibarengi dengan peningkatan konsumsi. Kenaikan permintaan ini kerap memicu lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan pasokan yang tepat. “Kelihatannya cuma naik Rp 5.000 atau Rp 10.000. Tapi kalau cabai naik Rp 10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujar Gubernur. Gubernur mencontohkan komoditas daging ayam yang konsumsinya mencapai 3-4 juta ekor per bulan di Lampung. Jika harga naik sedikit saja, akumulasi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi sangat besar dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan. Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas harga di Lampung harus diprioritaskan menggunakan pasokan lokal. Ia meminta dinas terkait memastikan produksi beras, cabai,…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah strategis dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui penjajakan kolaborasi dengan PT. Sang Hyang Seri (SHS). Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sektor perbenihan padi, jagung, dan kedelai guna mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (10/02/2026), ditegaskan bahwa ketersediaan benih berkualitas merupakan kunci utama dalam memacu produktivitas pertanian di Bumi Ruwa Jurai. Gubernur menekankan bahwa Lampung harus bertransformasi dari sekadar produsen komoditas menjadi pusat industri perbenihan nasional. “Salah satu tantangan besar petani kita selama ini adalah akses terhadap benih unggul. Dengan menggandeng PT SHS untuk berinvestasi dan mengembangkan pabrik benih di Lampung, kita tidak hanya mengamankan stok pangan nasional, tapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani lokal,” tegas Gubernur. Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini SHS telah melakukan refocusing bisnis secara total pada sektor perbenihan. SHS menawarkan skema kolaborasi yang menguntungkan bagi petani penangkar di Lampung, antara lain : 1. Jaminan Pembelian (Offtake): Pembayaran hasil panen maksimal satu hari setelah transaksi. 2. Harga Kompetitif: Pemberian insentif harga di atas rata-rata pasar (tambahan Rp300 – Rp500 per kilogram). 3. Optimalisasi Aset: Pemanfaatan fasilitas…

Bandar Lampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Lampung atas rampungnya pemeriksaan yang meliputi sektor strategis seperti ketahanan pangan, pengelolaan BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), serta belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung. “Bagi kami LHP BPK tentu tak hanya sekedar laporan, tapi ini adalah cermin. Cermin untuk melihat apa yang sudah baik dan terutama apa yang harus kami perbaiki ke depan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di hadapan pimpinan BPK dan jajaran pejabat tinggi pratama. Terkait hasil pemeriksaan, Gubernur memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan telah diambil secara serius. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK agar tingkat tindak lanjut Provinsi Lampung mampu melampaui rata-rata nasional. Ia juga menambahkan bahwa target penyelesaian tindak lanjut diharapkan mencapai di atas 80%. Gubernur selanjutnya menekankan bahwa meskipun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat penting, hal tersebut bukanlah muara akhir dari kinerja pemerintah. Fokus utama tetap pada akuntabilitas dan kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat luas. “WTP bukan tujuan akhir kita tapi melainkan…

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyambut kepulangan Camelia (4), seorang anak dengan kebutuhan khusus (down syndrome) asal Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya ditelantarkan di Malaysia. Penjemputan dilakukan langsung di Bandara Radin Inten II pada Selasa (10/02/2026). Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, yang turut menyambut kedatangan Camelia, menyatakan bahwa pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Lampung, BP3MI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Wulan Mirza menjelaskan bahwa Camelia merupakan warga asli Lampung yang berasal dari Kabupaten Pringsewu. Proses pemulangannya dipantau secara ketat oleh kementerian hingga akhirnya diserahterimakan kepada pemerintah daerah. “Hari ini, setelah dari proses yang dipantau oleh kementerian dan juga terinfokan kepada kami di Dinas Sosial juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, langsung Camelia diantarkan ke Provinsi Lampung oleh perwakilan KBRI, di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujar Wulan Mirza didampingi Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung, Kadis PPPA dan Kadis Sosial. Pasca ketibaan di Lampung, Camelia akan segera mendapatkan penanganan medis dan sosial guna memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk Yayasan Bussaina sebagai lembaga yang akan memberikan pengasuhan sementara. “Insya Allah nanti Camelia akan diserahkan langsung ke Yayasan Bussaina yang nanti insya Allah juga akan ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Dan insya Allah…

Bandar Lampung — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ke-51. Acara yang mengusung tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan Melalui Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045” ini diselenggarakan di Balai Keratun Ruang Abung, Selasa (10/02/2026). Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan apresiasi atas dedikasi IWAPI selama lebih dari setengah abad dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat ekonomi keluarga, khususnya di Provinsi Lampung. “Ibu-ibu yang tergabung dalam IWAPI adalah wanita tangguh. Tidak hanya berjuang untuk usahanya sendiri, tetapi juga konsisten memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM yang 80 persennya adalah perempuan,” ujar Purnama. Ia menekankan pentingnya adaptasi digital bagi para pengusaha di era sekarang. Menurutnya, pemasaran konvensional harus mulai dipadukan dengan strategi digital untuk menembus batas pasar global. “Dahulu pemasaran terbatas secara offline, namun kini era digital memudahkan kita. Meski ada kendala seperti sinyal atau literasi teknologi, pemerintah dan IWAPI hadir untuk memberikan edukasi agar produk unggulan Lampung bisa berdaya saing nasional maupun internasional,” lanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA, MM, mengungkapkan bahwa 85 persen anggota IWAPI terdiri dari pelaku UMKM. Ia menegaskan komitmen IWAPI untuk membantu anggota dalam mengatasi tantangan permodalan dan pemasaran. “Kami…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan sudah disiapkan untuk digarap serentak. “Biasanya, setelah lelang rampung, kegiatan di lapangan baru jalan sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini, Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan bisa dimulai Maret,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, melalui pernyataan persnya, Selasa (10/2/2026). Langkah ini diambil lantaran desakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak. Sejak Januari, pun urai Taufiq, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK Lampung di berbagai wilayah telah bergerak melakukan penambalan jalan sementara. Mitigasi kerusakan jalan, urainya, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penambalan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa berkendara dengan aman. “Perintahnya jelas, jangan tunggu lama. Masyarakat sudah menunggu jalan yang benar-benar mantap. Kita pun sudah bekerja sejak Januari,” urainya. Tahun 2025 lalu, jelas Taufiq, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen. Tahun ini, dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi. Proyek 2026 pun tidak hanya fokus pada perbaikan rutin, tetapi juga peningkatan…

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026). Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan standar minimum yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. “Penghargaan ini harus menjadi habit. Ini standar paling minimal dalam melayani masyarakat,” ujar Wagub Jihan Nurlela. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Lampung. Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga. Menurut Wagub, pelayanan publik yang baik harus dekat dengan masyarakat, cepat, transparan, dan manusiawi. Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, kualitas pelayanan menjadi sorotan publik dan tidak bisa lagi dikerjakan secara seadanya. “Dulu mengurus administrasi bisa berhari-hari dan menyebalkan. Hari ini kita berada di posisi yang bisa mengubah itu. Maka lakukan sebaik-baiknya,” ucap Wagub, seraya menegaskan pentingnya empati dalam setiap pelayanan. Ia mengibaratkan pembangunan daerah seperti membangun rumah yang membutuhkan pondasi kuat berupa integritas. Tanpa integritas, menurut Wagub, program sebaik apa pun tidak akan bertahan lama dan kehilangan kepercayaan publik.…

Banten – Presiden RI menekankan pentingnya peran pers sebagai suluh peradaban di tengah disrupsi teknologi dan dominasi algoritma. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat membacakan sambutan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026). Hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh pers nasional, serta para Gubernur, termasuk Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir secara langsung memberikan dukungan terhadap eksistensi pers tanah air. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa meski saat ini algoritma seolah menjadi “raja dunia”, kualitas demokrasi tetap sangat bergantung pada kualitas pers. “Arah bangsa, baik buruknya demokrasi, tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan,” ujar Presiden. Ia juga menyoroti risiko penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang tanpa verifikasi dapat melahirkan “berita halusinasi”. Menurutnya, pers harus tetap mempertahankan sentuhan manusia agar tidak kehilangan empati. “Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa,” tegasnya. Sebagai bentuk dukungan nyata, Presiden menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi media massa melalui implementasi kebijakan…