Kategori Pemprov Lampung

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo S.H., LLM menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/6/2025). Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta sinergi akselerasi Asta Cita di wilayah hukum Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Gubernur menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung saat ini sejalan dengan Asta Cita, yang merupakan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pembangunan Lampung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian, industri dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital layanan publik, serta optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan. Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Kejaksaan Tinggi dalam mendampingi pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan meminimalisir potensi kerugian negara. “Dalam konteks ini, peran Kejaksaan Tinggi sangat vital, khususnya dalam mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian piutang pajak dan retribusi, pengamanan serta penyelamatan aset negara dan daerah, hingga pendampingan hukum dalam proses perdata dan tata usaha negara,”…

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata RI (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/06/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa periode libur sekolah atau kenaikan kelas merupakan salah satu momen utama peningkatan mobilitas masyarakat di sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pariwisata melalui Surat Edaran Menteri Pariwisata nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 mengimbau kepada Pemerintah Daerah, Daya Tarik Wisata (DTW) dan pelaku usaha, serta seluruh pihak untuk : Imbauan kepada Pemerintah Daerah. Menerapkan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability). Menerapkan Standar Usaha Pariwisata Berbasis risiko (Permenpar 4/2021) Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran berwisata. Memberikan himbauan pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang berpoterai mengalami kepadatan. Aktif pada sosial media dan menghimbau pelaksanaan SOP Menggunakan transportasi dan jasa transportasi yang layak. Mengkoordinasikan penyediaan rest area untuk pengemudi/driver kepada pengelola DTW. Imbauan kepada Pengelola DTW dan Pelaku Usaha. Memberikan pelayanan prima. Memastikan pelaksanaan SCP dan Standar K3, standar keamanan (terutama pada wahana dengan risiko tinggi), mitigasi destinasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Memberikan informasi kepada wisatawan langsung maupun melalui sosial media. Menyediakan rest…

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung periode 2025–2030 yang berlangsung di Mahan Agung, Senin (23/6/2025). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PMI Pusat, H. M. Jusuf Kalla berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No.18/Kep/PP PMI/V/2025 yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor 070/10900/ORG/5/2025 tentang hasil Musyawarah PMI Provinsi Lampung tentang Kepengurusan PMI Provinsi Lampung masa bakti tahun 2025-2030. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasinya atas dedikasi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang selama ini berperan besar dalam merespons berbagai situasi darurat, mulai dari bencana alam, pelayanan donor darah, hingga kegiatan sosial lainnya. “Hari ini bukan hanya sekadar pelantikan. Hari ini adalah titik awal dari perjalanan mulia, sebuah panggilan hati untuk melayani sesama. Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggitingginya kepada para pengurus PMI Provinsi Lampung yang baru saja dilantik,” ujar Gubernur Mirza. Menurut Gubernur Mirza, tugas ini bukan tugas yang ringan, tetapi sungguh mulia. Karena dalam setiap tetes darah yang disumbangkan, dalam setiap tangan yang terulur saat bencana datang, di situlah jiwa kemanusiaan PMI hidup dan berdenyut. Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, dalam amanatnya menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan pelayanan yang cepat serta profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dan situasi darurat lainnya.…

LAMBAR – Sempat viral di berbagai Platform media sosial karena adanya genangan air, ruas jalan Provinsi Lampung tepatnya di Kecamatan Sukau menuju Oku Selatan dipastikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus akan segera diperbaiki pada tahun 2025 ini, Sabtu (21/06). Demikian disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus usai meresmikan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung yang menelan anggaran Rp. 70 miliyar pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya, sebagai respon dari keluhan warga atas jalan tersebut, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar ruas jalan Liwa – Sukau segera di perbaiki. Menurutnya, selain keberadaan jalan tersebut sangat vital juga merupakan salah satu yang menjadi kendala terhadap kemajuan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau. “Di tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi sudah menganggarkan untuk pembangunan ruas jalan Liwa – Sukau diangka Rp. 5,13 Miliyar,” ungkap Parosil Mabsus. Sementara, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung di tahun 2025 ini akan mengucurkan anggaran senilai Rp. 25 Miliyar untuk pembangunan ruas jalan di Lampung Barat. Wakil Gubernur Lampung menjelaskan untuk anggaran pembangunan ruas jalan Liwa – Sukau sendiri senilai Rp. 5,13 Miliyar. Ke depan pihaknya terus berkomitmen akan melakukan keberlanjutan pembangunan ruas jalan…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjalin kerja sama strategis bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) dalam rangka mendorong penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan Gubernur Mirza dalam rapat bersama jajaran Pengurus Pusat Dekopin dan Inkud di Ballroom Arte Hotel, Bandarlampung, Jum’at (20/06/2025), malam. Gubernur Mirza menyatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Ia menambahkan, hampir setiap kabupaten di Lampung memiliki setidaknya empat komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan secara terintegrasi. Gubernur Mirza menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian berbasis desa, termasuk program pengadaan alat pengering (dryer), pembangunan silo jagung, serta pengolahan hasil pasca-panen. “Kami ingin mendorong nilai tambah komoditas dihasilkan langsung di desa, agar petani mendapat manfaat yang optimal,” ungkapnya. Ia juga menyebut bahwa pengembangan ekosistem produksi dan distribusi harus berbasis koperasi agar manfaat ekonomi terserap langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Gubernur Mirza berharap sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan ekonomi produktif yang berkelanjutan. “Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, kita optimis Lampung dapat menjadi contoh sukses integrasi pertanian, koperasi, dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar nya. “Sekali lagi, untuk Dekopin dan Inkud, kami di Provinsi Lampung sangat terbuka dan berharap…

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/06/2025). Dalam prosesi upacara pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung. Pelantikan Marindo Kurniawan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan pelantikan tersebut, Marindo Kurniawan tercatat sebagai Sekretaris Daerah termuda dalam sejarah Pemerintahan Provinsi Lampung, dengan usia 44 tahun 6 bulan saat dilantik. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut dan menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang sarat makna. “Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah momen penting karena kita tidak hanya menunjuk pejabat, tetapi menitipkan amanah besar untuk mengawal perjalanan pembangunan Lampung ke depan,” ujar Gubernur Mirza. Gubernur menekankan bahwa posisi Sekretaris Daerah merupakan tangga pengabdian tertinggi yang menuntut kerja keras, keputusan bijak, serta kepemimpinan yang dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. “Jabatan ini bukan tentang gelar atau posisi tertinggi di…

BANDAR LAMPUNG- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui penguatan ekonomi desa dengan memperkuat kolaborasi aktif sektor perbankan di pedesaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada saat menerima Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) area Lampung yang diselenggarakan di Ruang Kerja Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (19/6/2025). Menurut Gubernur Mirza, Perbankan adalah mitra strategis dalam mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat desa. “Lampung ini 70 persen uangnya dari desa, jadi saya ini fokus gimana uang yang berasal dari desa bisa tetap berputar di desa, ataupun bila itu harus keluar dari desa bisa kembali lagi manfaatnya untuk desa,” ujarnya. Gubernur Mirza mengatakan uang dari desa tersebut bersumber dari komoditas pangan/perkebunan yang ada di wilayah lampung diantaranya yakni dari padi/gabah, jagung, singkong dan lain sebagainya. “Lampung ini pertumbuhan PDRB nya nomor satu di Pulau Sumatera, dan hal tersebut bersumber dari komoditas pangan dan perkebunan yang kita miliki, sehingga saya optimis bila perbankan bisa hadir dan menawarkan kerjasama yg solutif mungkin kedepan akan bisa menunjang ekonomi petani dan masyarakat yang ada di desa tersebut,” ujar Mirza. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, PDRB Lampung tahun 2024 (atas dasar harga berlaku) mencapai Rp 522,97 triliun, tumbuh 5,41% (yoy)…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung Periode 2025–2028, di Balai Keratun Lt. III, Kamis (19/6/2025). Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan 113 jurnalis yang tergabung dalam IJP Lampung periode 2025-2028, diantaranya Abung Mamasa sebagai Ketua IJP Lampung, didampingi Sekretaris Budi Bowo Leksono, dan Bendahara Septiani. Dalam dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks dan menuntut transparansi, menurut Gubernur, kehadiran media dan insan pers memegang peran yang amat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. “Kami sadar, walau kami bekerja punya program yang bagus, punya wacana yang bagus, punya semangat yang bagus, punya tujuan yang bagus, tapi kalau tidak terinformasi dengan baik kepada publik maka masyarakat tidak akan bisa melihat itu dengan baik,” kata Gubernur. Oleh karenanya, di tengah derasnya arus informasi, Gubernur meminta para jurnalis untuk mampu berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga nurani publik, dengan memberikan informasi yang baik serta menginspirasi. Melalui tema yang diusung dalam pengukuhan ini, “Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju”, Gubernur meminta agar jurnalis pemerintah tidak lagi sekadar menjadi peliput kegiatan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan itu sendiri. Gubernur Mirza juga mengingatkan agar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tidak bersifat eksklusif, namun inklusif, terbuka untuk menjelaskan berbagai program atau kebijakan dengan baik kepada wartawan…

JAKARTA-Pemerintah Provinsi Lampung ikut ambil bagian dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tahun 2025 yang digelar pada 16-17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum yang diikuti 10 provinsi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas daerah guna menghadapi tantangan pembangunan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Adapun 10 provinsi anggota FKD-MPU, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta. Pada Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2025 dibahas lima prioritas kerja sama, yaitu : 1. Ketahanan Pangan. 2. Pariwisata. 3. Perlindungan Khusus Kelompok Rentan (PKKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 4. Kebencanaan. 5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain kelima fokus utama, dibahas pula penegakan Perda dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), serta penyusunan Kebijakan Bersama untuk menyelaraskan langkah pembangunan di seluruh daerah anggota. (*)

BANDAR LAMPUNG – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, membuka secara resmi Seminar Perempuan Bercerita Ayo Bersuara, di Balai Keratun, Rabu (18/06/2025). Seminar ini bertujuan meningkatkan kepedulian dan upaya perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, serta mendorong sinergi antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi terkait. Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya seminar ini sebagai wadah bagi para perempuan untuk menyuarakan pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. “Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh panitia serta pengurus Mighul Lampung Bersatu yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik,” ujar Purnama Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih marak terjadi. “Data menunjukkan 636 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024 telah dilaporkan, dengan mayoritas korban adalah perempuan,” tambahnya Prihatin terhadap 568 korban perempuan dari total 698 korban yang tercatat. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak, khususnya organisasi wanita di Lampung, untuk lebih peka dan proaktif dalam membantu korban kekerasan. “Kita harus lebih aware, lebih mendengarkan, dan memiliki gerak hati untuk saling menolong permasalahan wanita yang terjadi di sekeliling kita,” tegasnya. Ketua TP. PKK berharap seminar ini dapat melahirkan usulan konkret dan kebijakan yang mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak.…