Kategori Ekobis

Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Mei 2023 tercatat mengalami deflasi 0,07% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode April 2023 yang mengalami inflasi 0,30% (mtm), dan lebih rendah dari rata-rata inflasi bulan Mei pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi 0,22% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,09% (mtm) dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera sebesar 0,10%(mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Mei 2023 tercatat sebesar 4,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional dan gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat mengalami inflasi 4,00% (yoy) dan 3,62% (yoy). Dilihat dari sumbernya, deflasi pada bulan Mei 2023 didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti: angkutan udara, cabai merah, ikan kembung, daging ayam ras, dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,108%; -0,071%; -0,041%; -0,038%; dan -0,038%. Deflasi sangat dalam pada transportasi udara terutama disebabkan oleh penyesuaian strategi bisnis maskapai lion group yang mengalihkan seluruh pelayanan flight Batik Air untuk rute TKG – CGK dan CGK – TKG ke Lion Air. Disisi lain, penurunan harga aneka cabai pada bulan laporan sejalan dengan masih berlangsungnya panen di Lampung Selatan. Sementara itu, Penurunan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh…

Tanggamus, 26 Mei 2023 – Menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung tandatangani nota kesepahaman bersama Kabupaten Tanggamus. Nota kesepahaman ini ditandantangani oleh Manager PT PLN (Persero) UP3 Metro, Irvan Hardiansyah dan Bupati Tanggamus, Dewi Handajani. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung, Saleh Siswanto menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan wujud sinergi antara PLN dan pemerintah dalam upaya menjamin kelancaran PAD khususnya di Kabupaten Tanggamus yang didapat dari PPJ. “Nota Kesepahaman ini ditandatangani dengan tujuan sebagai perlindungan hukum PLN untuk melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari pelanggan PLN”, kata Saleh. Sedangkan Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengatakan, Nota Kesepahaman yang ditandatangani terkait pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan; pembayaran rekening listrik; serta pengelolaan bersama penerangan jalan umum di Kabupaten Tanggamus. “Adapun maksud ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini adalah agar penerimaan PAD Tanggamus yang berasal dari PPJ terus berjalan dengan lancar. Selain itu, hal ini juga tentu menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemkab Tanggamus warga Tanggamus kepada PLN. Lalu untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU belum terdaftar serta meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik dari Pemkab Tanggamus melalui meterisasi PJU”, ungkap Dewi. Saleh Siswanto berharap dengan penandatanganan ini, sinergi antara Pemkab Tanggamus dan PLN semakin solid,…

*Jakarta, 26 Mei 2023* – Untuk mendapatkan rumah impian, pelanggan perlu memperhatikan aspek penting komponen rumah tersebut seperti kondisi fisik bangunan, akses menuju lokasi, lingkungan sekitar, hingga yang tak kalah penting adalah sistem kelistrikan. Terutama, jika pelanggan mendapatkan rumah tersebut dari tangan kedua atau rumah bekas. Mengapa listrik? listrik adalah sumber kehidupan dari sebuah rumah. Listrik inilah yang akan memengaruhi kenyamanan dan keamanan saat tinggal di hunian tersebut. Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Edi Srimulyanti mengatakan, listrik adalah kebutuhan primer bagi kehidupan sehari-hari, sehingga kondisi kelistrikan wajib diperhatikan agar terhindar dari masalah di kemudian hari. “Di samping konstruksi bangunan dan keabsahan kepemilikan rumah, listrik merupakan salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan ketika kita sedang survei ingin membeli rumah,” kata Edi. Edi mengingatkan, ada empat hal berkaitan dengan kelistrikan yang harus diperhatikan sebelum membeli rumah. *Pertama,* instalasi kelistrikan. Calon pembeli wajib memperhatikan instalasi kelistrikan di hunian yang akan dibeli tersebut tidak bermasalah dan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Hal ini penting untuk menjaga keamanan rumah dari bahaya atau risiko dari listrik, seperti hubungan arus pendek yang berpotensi menyebabkan kebakaran. *Kedua,* cek tagihan rekening. Calon pembeli juga perlu mengecek tagihan listrik di rumah yang akan dibelinya untuk menghindari tunggakan pembayaran. Saat ini, pelanggan dapat mengecek tagihan…

Bandar Lampung, 25 Mei 2023. Industri Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan daerah, terutama melalui pembiayaan sektor riil yang terus menggeliat.  Peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan di sektor UMKM khususnya di Provinsi Lampung, tercermin pada posisi Triwulan I 2023 secara year on year meningkat sebesar Rp2,37 T atau naik 10,55% dari Rp25,26 T menjadi sebesar 27,64 T. Hal ini berdampak pada peningkatan share kredit UMKM sebesar 1,24% yaitu dari sebesar 35,13% menjadi sebesar 36,38%. “Membaiknya kondisi perekonomian khususnya di Provinsi Lampung (secara yoy, Triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022, mengalami pertumbuhan sebesar 4,96%, sedangkan secara q to q, triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,79%) tentunya mendorong aktivitas sosial ekonomi yang semakin tinggi dan hal ini sangat membantu pemulihan ekonomi di sektor riil khususnya sektor-sektor yang terdampak pandemik Covid-19,” “Lembaga pembiayaan baik perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti perusahaan pembiayaan dan fintech P2P Lending membuka akses yang lebih luas sebagai sumber permodalan usaha bagi para pelaku UMKM. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional,” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Media Update Pemaparan Kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan I 2023, bersama insan media pada Selasa (25/5). Bahkan untuk sector…

Palas, Lampung Selatan, 24 Mei 2023. Sebagai bentuk program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat desa, OJK Provinsi Lampung bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Selatan meresmikan Desa Inklusi Keuangan di Kabupaten Lampung Selatan, Palas, Desa Bumi Daya. “Hari ini kita resmikan kembali desa inklusi keuangan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu di Desa Bumi Daya. Desa Bumi Daya merupakan desa yang ke-4 yang diresmikan di Kabupaten Lampung Selatan, dan merupakan desa yang ke-10 yang diresmikan sebagai Desa Inklusi Keuangan dari 16 Desa yang sedang diinisiasi di Provinsi Lampung. Program Desa Inklusi Keuangan telah hadir sejak tahun 2018 dan sudah tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.” ujar Bambang Hermanto – Kepala OJK Provinsi Lampung. Bambang menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 49,68 persen dan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,10 persen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil survey OJK pada tahun 2019, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 11,65 persen dan indeks inklusi keuangan 8,91 persen. Sementara Lampung menunjukkan hasil survei di bawah nasional,…

Bandar Lampung, 23 Mei 2023. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan indeks inklusi Keuangan (target indeks Literasi 50% dan Indeks  Inklusi 90% di tahun 2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan sosialisasi “Litrasi dan Inklusi Keuangan kepada Penyandang Disabilitas”, sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia  (SNLKI) 2021 – 2025, pada Selasa (23/5) yang dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari OJK Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pengurus Asbisindo Lampung, Perwakilan BPD Lampung, BRI Kanwil Lampung, Fintech Lahan Sikam, dan BPJS Kesehatan. OJK Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, melaksanakan kegiatan tersebut untuk pertama kalinya bersama dengan penyandang Disabilitas, dengan harapan dapat lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan keyakinan serta memiliki akses bagi penyandang disabilitas terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, OJK Provinsi Lampung memberikan informasi dan pemahanan mengenai Kelembagaan OJK, Pengenalan produk-produk jasa Keuangan, Literasi dan Inklusi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Satgas Waspada Investasi (SWI), yang disampaikan oleh Aprianus John Risnad dan Dwi Krisno Yudi Pramono selaku Narasumber. Dalam sambutannya, Bambang Hermanto selaku…