DPRD Lampung Jamin Pengawasan Maksimal, RKPD 2027 Disusun Sesuai Kebutuhan Rakyat Lampung  

BANDAR LAMPUNG  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung turut aktif terlibat dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung pada Kamis (15/1/2026) di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi landasan kerja pemerintah provinsi selama satu tahun ke depan.

Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Provinsi Lampung – termasuk Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A – DPRD Provinsi Lampung menegaskan perannya dalam memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung.

“Kehadiran DPRD dalam kick off ini tidak hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran yang bertanggung jawab,” ujar salah satu perwakilan DPRD dalam keterangan resmi akun @dprdlampung. Menurutnya, RKPD 2027 harus dirancang secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung menuju Indonesia Emas 2045.

Acara yang juga diikuti oleh anggota DPRD, jajaran pejabat eselon II dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung, membahas arah utama pembangunan yang akan ditekankan, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. DPRD Provinsi Lampung menyampaikan dukungan penuh terhadap target tersebut dan berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kita akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Lampung untuk memastikan bahwa setiap komponen RKPD melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait,” tambahnya. DPRD juga akan memastikan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mendapatkan perhatian yang optimal dalam rancangan RKPD 2027.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan RKPD yang komprehensif dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung, dengan sinergi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif. (*)