Arsip September 2023

Bandarlampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sepakat, Sekolah Menengah Pertama atau SMA sederajat tidak boleh menahan ijazah alumni. Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas, Senin (4/9/2023). Mikdar menuturkan bahwa ijazah ditahan pihak sekolah kini menjadi polemik di tengah masyarakat provinsi setempat. Sudah banyak aduan yang masuk ke Komisi V DPRD setempat. Mikdar menyebut, umumnya penahanan Ijazah dilakukan karena siswa yang telah menyelesaikan studi pendidikan tidak mampu melunasi pembayaran sumbangan komite sekolah. Meski demikian, politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa yang telah lulus. “Apalagi bagi para lulusan yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Mikdar. Lebih lanjut legislator Privinsi Lampung yang bakal kembali maju di Daerah Pemilihan V Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan pada Pemilu 2024 itu menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan anggaran bantuan operasional sekolah atau Bos. “Dana bantuan ini untuk meringankan biaya yang tidak bisa dikafer pihak sekolahan. Peruntukan utamanya untuk membantu siswa kurang mampu. Maka kalau sampai ada siswa yang orang tuanya tidak mampu lantas ijazahnya ditahan, ini tidak bener,” tegasnya. Namun, sambung Mikdar, hal itu juga tidak boleh disalahgunakan. Jika wali siswa memiliki kemampuan tentunya wajib melunasi sumbangan komite yang…

Lampung Barat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Yanuar Irawan menggelar Reses Tahap III di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Minggu (3/9/2023). Kegiatan Reses Tahap III juga turut di hadiri oleh Peratin Pekon Padang Cahya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dari berbagai pekon yang ada di wilayah setempat. Yanuar Irawan yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu menjelaskan bahwa dirinya berada di Komisi V DPRD Lampung membidangi kesehatan, pendidikan, sosial. Dan program dari pemerintah yang sudah direalisasikan ada 2.500 BPJS gratis khusus untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat. “Program pemerintah sudah direalisasikan berupa BPJS gratis Sebanyak 7.500 di 3 Kabupaten yaitu, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus. Di Lampung Barat sendiri itu sebanyak 2.500 BPJS gratis untuk masyarakat,” kata Yanuar. Selain itu, Yanuar juga menyampaikan beberapa program dari awal dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. “Tahun pertama memberikan bantuan berupa bangunan gedung sanggar seni, sumur bor, dan beberapa bantuan lainnya untuk masjid hingga Tahun 2023 “Alhamdulillah dari awal saya menjabat hingga dipenghujung jabatan saya di tahun 2023 ini sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah yang saya realisasikan,” tambahnya. Kegiatan dilanjutkan dengan berdiskusi bersama masyarakat setempat dalam rangka menyampaikan aspirasi maupun keluhan serta diberikan solusinya. Salah satu…

Pesawaran – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Nuoerdin melakukan diskusi bersama masyarakat dalam rangka penyerapan aspirasi yang dalam hal ini mengenai pupuk subsidi yang ketersidaannya terbatas. Penyerapan aspirasi masyarakat itu dilakukan saat kegiatan reses di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Minggu (3/9/2023). Watoni mengatakan kehadirannya di wilayah setempat untuk mendengarkan keluhan warga sekaligus mencarikan solusi permasalahan tersebut. “Tentu disini bukan hanya didengar saja namun kita carikan solusinya dan akan kita tindak lanjuti,” kata Watoni. Keluhan yang disampaikan warga yaitu kurangnya asupan pupuk untuk pertanian sehingga hasil yang didapat tidak bagus. Kemudian ketersediaan yang terbatas itu membuat petani harus berkeliling ke kabupaten lain untuk mencari pupuk. Menyikapi keluhan kelangkaan pupuk tersebut, Watoni noerdin mengatakan hal itu wajar dikeluhkan oleh petani dan harus disikapi dengan baik serta dicarikan solusinya sehingga produktivitas pertanian dapat kembali menghasilkan padi yang baik. “Pada prinsipnya, akan kita tindakan lanjuti karena pertanian merupakan sektor penting bagi Provinsi Lampung, kemudian penghasilan terbesar kita juga dari sektor pertanian. Insya Allah, harapan masyarakat bisa kita upayakan semaksimal mungkin,” kata Watoni. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk memperhatikan legalitas kelompok tani agar terintegrasi. “Karena apa? ya karena sistem bantuan pupuk subsidi itu harus melalui jalur kelompok tani yang sudah…