Diary

Memuat

06/05/ 2023
Ketut Rameo : Bila Ada Masalah Selesaikan Secara Musyawarah Bersama Perangkat Desa

Mesuji – Anggota DPRD Provinsi Lampung Ketut Rameo mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung di Desa Kejadian Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Sabtu (6/5/2023). Dalam sosialisasi yang dihadiri sekitar kurang lebih 120 orang tersebut, Ketut Rameo ditemani dengan Kepala Desa, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Way Serdang Sutrisno, Kapolsek Kecamatan Way Serdang melakukan diskusi terkait dengan poin-poin penting upaya pencegahan maupun penyelesaian konflik baik dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Dalam acara tersebut Ketut Rameo berpesan kepada warga desa, bila adanya permasalahan di desa tidak buru-buru untuk memviralkan di media sosial. “Bapak ibu, dizaman media sosial seperti saat ini, ada baiknya apabila timbul konflik atau masalah didesanya, agar kita tidak buru buru memviralkan di media sosial dan lebih baik diselesaikan secara musyawarah bersama aparatur desa setempat. Agar dicarikan titik temu untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut,”ujarnya. Ketut Rameo juga tidak lupa terus mengajak masyarakat untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta juga turut mensosialisasikan Salam Pancasila kepada masyarakat yang hadir. “Salam Pancasila ini bukan hanya milik PDI Perjuangan, tetapi milik seluruh warga negara, ayok kita lestarikan, dan kita Bumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,”tutupnya. (*)

Read more
06/05/ 2023
Aprilliati Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Bandar Lampung – Aprilliati Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan melangsungkan sosialisasi peraturan daerah bersama masyarakat Jalan RE Martadinata Gang Abdul Manaf RT 004 Lk II, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (06/05/23). “Sosialisasi ini sebagai jembatan untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa provinsi Lampung memiliki perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” ujarnya. Aprilliati juga menjelaskan yang dimaksud miskin itu bukan hanya miskin harta tapi miskin ilmu, miskin pengetahuan dan lainnya. Oleh sebab itu, perda yang menjadi inisiasi dari Aprilliati menjadi anggota DPRD komisi I DPRD provinsi Lampung sebagai bentuk untuk terciptanya masyarakat yang sadar hukum. “Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, melek hukum, dan taat hukum sehingga pemahaman itu penting untuk kita berikan kepada masyarakat,“ tambahnya. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan (Lurah) Keteguhan, Sayuti menyampaikan kegiatan ini penting untuk diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami tentang “Terkait dengan perda nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, hal ini sangat bermanfaat dan semoga masyarakat saya yang mengikuti membacanya dengan teliti dan dapat memahaminya,” ucap Sayuti. Selanjutnya, kegiatan tersebut juga menghadirkan dua narasumber yang sesuai dengan perdanya. Yaitu Rini Fathonah, SH.,MH (Dosen FH Universitas Lampung) dan Alian Setiadi,SH (Advokat). Rini Fathonah…

Read more
06/05/ 2023
Anies Baswedan: PKS Konsisten Perjuangkan Keadilan Kaum Buruh

Jakarta– Bakal Calon Presiden RI yang diusung oleh PKS Anies Baswedan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh yang digelar di kantor DPP PKS, pada Sabtu (6/5/2023). Dalam sambutannya, Anies menyebut PKS telah terbukti konsisten memperjuangkan keadilan salah satunya dengan penolakan UU Cipta Kerja. “PKS terbukti secara konsisten menghadirkan dan memperjuangkan keadilan, ini bukan semata memperjuangkan kepentingan kaum Buruh, tapi ini menjalankan perintah konstitusi yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Anies. Ia lantas menyebut perlunya rekam jejak yang baik mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan. “Prediktor terbaik adalah perilaku masa lalu Kita bicara rekam jejak apa yang digunakan sebagai predictor apa yang dilakukan di masa depan, kita menyaksikan yang dibutuhkan Indonesia maju sejahtera adalah keputusan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan,” tutur Anies. “Saya mengajak mari konsisten pilihlah yang memiliki rekam jejak memperjuangkan dan menghadirkan keadilan ini menjadi dasar bagi kita semua dan yang hadir disini,” imbuhnya. Anies kemudian memberi apresiasi kepada kaum Buruh yang terus memperjuangkan hak agar memperoleh kehidupan layak. “Terima kasih mengambil rute yang tidak sederhana menjadi pimpinan Buruh itu tidak sederhana, bertemu pengusaha memperjuangkan upah layak, kepada PKS konsisten yang kemarin dilakukan semoga berbuah membesar nya dukungan makin kuat memperjuangkan keadilan,” tutup Anies. Pada puncak peringatan Hari Buruh yang…

Read more
05/05/ 2023
Gubernur Arinal Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Ruas Jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya

LAMPUNG TENGAH) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau infrastruktur jalan di ruas jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya di Lampung Tengah, Jumat (5/5/2023). Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah pusat akan menggelontarkan anggaran Rp800 miliar dari APBN untuk perbaikan jalan daerah di Provinsi Lampung. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani 15 ruas jalan daerah. Termasuk ruas Simpangrandu – Seputihsurabaya di Lampung Tengah. “Tahun ini, pemerintah pusat akan mengucurkan khusus Lampung kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan. Termasuk ini (Rumbia),” ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan, perbaikan 15 ruas tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. “Akan dimulai pembangunannya bulan Juni karena harus lelang dulu. Saya sudah perintah pak gubernur untuk segera lelang,” jelasnya. Meski demikian, menurut Presiden, ada beberapa ruas yang penanganannya menjadi tanggungjawab provinsi dan kabupaten/kota. “Tapi juga ada beberapa ruas yang menjadi tanggungjawab pak gubernur. Ada juga tanggungjawab bapak ibu bupati,” terangnya. Seperti diketahui, pada 2023 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk memperbaiki 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung. Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan Tahun 2022 dan sudah…

Read more
05/05/ 2023
Sukseskan Kunker RI 1 Ke Lampung, PLN Terapkan Sistem Kelistrikan Berlapis yang Andal Tanpa Kedip

Bandar Lampung, 5 Mei 2023 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menyajikan layanan listrik yang andal dan tanpa kedip guna menyukseskan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Provinsi Lampung pada hari Jumat, 5 Mei 2023. Segala persiapan telah dilakukan PLN UID Lampung sejak beberapa hari sebelumnya guna memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman. General Manager PLN UID Lampung Saleh Siswanto mengatakan, PLN berkomitmen untuk mendukung kelancaran setiap agenda kenegaraan dengan menghadirkan pasokan listrik yang andal tanpa kedip. “PLN telah siapkan sistem kelistrikan berlapis, sehingga dapat dipastikan memperkuat keandalan pasokan bahkan menjamin tidak terjadi padam meskipun hanya kedip,” tutur Saleh Siswanto. Saleh memaparkan, PLN telah menempatkan petugas-petugas pilihan yang disebar di beberapa titik dengan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus untuk memastikan pasokan listrik andal tanpa kedip. Beberapa lokasi titik prioritas pengamanan pasokan listrik yang menjadi tujuan kunjungan kerja Presiden RI di Lampung antara lain di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Bandara Raden Inten II, Pasar Natar, Masjid Airan Raya, sedangkan di Kota Bandar Lampung yaitu Rumah Kayu dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. “Kami pastikan kondisi kelistrikan di Provinsi Lampung dalam kondisi aman. Khususnya, pasokan listrik pada lokasi yang menjadi objek kunjungan RI 1 disuplai dari beberapa Gardu Induk atau GI, diantaranya…

Read more
05/05/ 2023
Turunkan Tim ke Lampung Keempat Kalinya, Kemendagri Kumpulkan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Bahas Infrastruktur

Bandar Lampung – Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke Provinsi Lampung untuk mengumpulkan jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Lampung untuk membahas infrastruktur. Kegiatan tersebut merupakan kali keempat dan dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Kamis (4/5/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, kunjungan itu merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan itu telah dilaksanakan untuk keempat kalinya yang berfokus membahas solusi dan strategi pembangunan infrastruktur di Lampung. “Tim Kemendagri ke Lampung untuk memberikan asistensi dan pendampingan dalam penganggaran pembangunan infrastruktur di Lampung,” ujar Fatoni. Fatoni mengatakan, kehadiran Kemendagri tidak lepas dari tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) yaitu sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri. Dirinya mengungkapkan, tugas tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Mendagri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemda secara nasional. “Sementara itu, peran Kemendagri berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 373 ialah pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi. Kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,” jelas Fatoni. Tim Kemendagri yang turun ke Lampung di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris…

Read more
05/05/ 2023
Kostiana Apresiasi Masyarakat Lampung Kritisi Infrastruktur Jalan Daerah

Bandar Lampung – Kostiana, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung memberikan Tanggapan atas Viralnya jalan rusak di provinsi Lampung yang kemudian menjadi atensi Presiden Jokowi yang akhirnya datang guna melihat langsung kondisi jalan di Lampung. Jum’at (5/5/2023). “Sebagai perwakilan rakyat Lampung yang berada di Pemerintahan Provinsi Lampung, Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung senantiasa aktif dan berkelanjutan mengawasi dan mengadvokasi pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung”, ungkapnya. Setelah mencermati dinamika pembangunan infrastruktur jalan, kritik warga Lampung melalui akun media sosial, dan mencermati respon dari Gubernur Provinsi Lampung terhadap kritik masyarakat tersebut dan turun tangannya Pemerintah Pusat untuk mengatasi pembangunan jalan rusak parah di Provinsi Lampung, maka Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan pers sebagai beikut: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung memberi apresiasi yang tinggi kepada pegiat media sosial di Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat yang turut berpartisipasi kritis untuk pembangunan Lampung yang lebih baik, termasuk di bidang infrastruktur jalan. Sangat prihatin dan menyayangkan atas respon dan tindakan Gubernur Provinsi Lampung yang justru bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana menjunjung tinggi partisipasi publik dalam pembangunan. Gubernur Provinsi Lampung mestinya melakukan koreksi internal, menyiapkan langkah cepat perbaikan jalan, dan rencana lebih progresif…

Read more
05/05/ 2023
Ni Ketut Dewi Nadi Harap Pemerintah Percepat Perbaikan Infrastruktur Jalan Daerah

Lampung Tengah – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Ni Ketut Dewi Nadi menyambut baik atas kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Provinsi Lampung guna meninjau infrastruktur jalan di provinsi setempat, Jumat (5/5/2023). “Kami khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyambut baik kedatangan Presiden yang direncanakan hari ini, guna untuk meninjau pembangunan di provinsi Lampung, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang akhir akhir ini viral di media sosial,” ungkap Srikandi PDI Perjuangan ini. Ni Ketut Dewi Nadi yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengatakan, media sosial saat ini menjadi sosial kontrol kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pembangunan di suatu daerah. “Dengan media sosial seperti, Facebook, Tiktok, Twitter, Instagram dan beberapa platform lainnya, dapat menjadi sosial kontrol oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah, dan yang dikritik berbagai masalah di Provinsi Lampung terutama rusaknya ruas jalan provinsi dan kabupaten yang kemudian viral, dan akhirnya sampai ke Presiden Jokowi, hingga hari ini Provinsi Lampung kembali di kunjungi Presiden Jokowi,”ungkapnya. Ketut Dewi Nadi berharap, dengan hadirnya Presiden RI ke Lampung saat ini harus mampu menjaga kualitas pekerjaan dari perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi. “Sebenarnya, pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan ini di tahun anggaran 2022, dan tahap lelang tender telah…

Read more
05/05/ 2023
Kostiana Minta Masyarakat Selesaikan Masalah Secara Musyawarah Mufakat

Bandar Lampung – Guna mencegah konflik, setiap elemen masyarakat diminta untuk melangsungkan musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasakahan di lingkungan masyarakat sehingga menghasilkan keputusan dan solusi terbaik tanpa adanya konflik. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Kostiana melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung, di Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Jumat (5/5/2023). “Semoga dengan adanya sosialisasi peraturan daerah yang hari ini kita lakukan dapat memberikan pemahaman dan solusi untuk menyelesaikan permasalah dilingkungan masyarakat secara musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang mufakat yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari,” ujar Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung itu. Kostiana berharap, dengan adanya sosialisasi perda tentang rembug desa dan kelurahan ini dapat menjadi acuan untuk meyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. “Semoga dengan adanya peraturan daerah tentang Rembug desa dan kelurahan ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik ringan yang terjadi di masyarakat,” harapnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa , Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan masyarakat sekitar. Kemudian hadir juga narasumber Peltu Adi Purnomo yang merupakan Danpos Sukabumi Koramil 410-01/Panjang dan AKP Basri Dina. Danpos Sukabumi Koramil 410-01/Panjang, Peltu Adi Purnomo juga berharap, dengan adanya kegiatan ini Provinsi…

Read more
05/05/ 2023
Mingrum Gumay Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Raden Intan II

Lampung Selatan – Ketua DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan Mingrum Gumay terlihat menghadiri proses penyambutan kedatangan Presiden RI di Bandara Radin Intan II, Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jum’at (05/05/2023). Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan, kehadiran Republik Indonesia 1 hari ini dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah titik untuk ditindaklanjuti guna mendukung percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. “Alhamdulillah Presiden Jokowi akan melihat langsung kondisi pembangunan yang ada di lampung, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Lampung kita diberikan dukungan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan proses pembangunan di Lampung,” ujarnya. Mingrum mengajak kepada seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan tantangan dan keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak hanya soal anggaran saja, tetapi peruntukan kegunaannya pun harus sama-sama diawasi. ”Jika nanti kedepan ada perbaikan salah satunya di infrastruktur jalan, tolong kapasitas muatannya sesuai peruntukannya,jadi harus saling mengawasi dan menjaga,” tegasnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak karena kepedulian yang disampaikan bagian dari kontribusi positif sesuai dengan versi terbaiknya. ”Beda zamannya beda caranya, kita terima sebagai salah satu proses perbaikan kedepan,”tutup Mingrum. (*)    

Read more