Kategori Lampung

Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meresmikan Gedung Pusat Kajian Cassava, Kelapa Sawit, Tebu, Kopi, Lada dan Kakao, hibah dari keluarga Winata (sungai budi group) kepada Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Rabu (08/11/2023). Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada keluarga besar Winata atas sumbangan bangunan gedung pusat kajian tersebut. “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi keluarga besar bapak Winata, bapak Widarto Sungai Budi Group yang telah bersedia menyumbangkan bangunan ini, ini merupakan suatu gedung pusat kajian, oleh karena itu saya sangat berharap kepada Universitas Lampung, khususnya Fakultas Pertanian untuk mendidik mahasiswanya untuk mampu menjalankan ilmu pengetahuan yang diajarkan,” ucapnya. Provinsi Lampung merupakan produsen tapioka terbesar di Indonesia, terdapat sekitar 74 pabrik tapioka, dengan kapasitas produksi lebih dari 2 juta ton. Aktivitas semua pabrik tersebut membutuhkan bahan baku ubi kayu sebanyak minimal 8 juta ton. Namun demikian, ketersediaan bahan baku di Lampung hanya sekitar 6,5 juta ton per tahun sehingga mengakibatkan industri ini kemampuannya fluktuatif, tidak kontinyu produksinya, sehingga berdampak kepada pemasaran maupun tenaga kerja. Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui berbagai upaya. “Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan, khususnya komoditas Cassava/singkong, Kelapa Sawit, Tebu, Kopi, Lada dan Kakao,” tegas…

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 pada kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Persentase Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Terbesar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Hendrar Prihadi, kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023 dengan tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju,” yang digelar pada tanggal 7-8 November 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta. Prestasi ini adalah hasil komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang dimulai sejak tahun 2021, melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi dinilai memiliki persentase nilai transaksi belanja produk dalam negeri terbesar di antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah lainnya. Program P3DN yang diimplementasikan oleh Pemerintah bertujuan untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, mendukung industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini diharapkan akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Dalam kerangka mendukung pelaksanaan P3DN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mengatur tentang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 3…

Bandarlampung — Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, untuk menambah daftar pahlawan nasional asal Lampung. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional akan diberikan kepada KH Ahmad Hanafiah, menjadikannya Pahlawan Nasional kedua dari Lampung setelah Raden Inten II. Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Militer Presiden Nomor: R-09/KSN/SM/GT.02.00/11/2023, yang mencantumkan enam calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2023, salah satunya berasal dari Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menyampaikan bahwa usulan untuk menganugerahkan KH Ahmad Hanafiah sebagai Pahlawan Nasional telah disetujui oleh pemerintah pusat. “Kami memang sudah menerima kabar dari Kementerian Sosial bahwa usulan pahlawan nasional dari Lampung atas nama KH Ahmad Hanafiah telah disetujui,” ujar Fahrizal, Selasa, 7 November 2023. Fahrizal menjelaskan bahwa Lampung sebelumnya hanya memiliki satu Pahlawan Nasional, yaitu Raden Inten II. Oleh karena itu, Gubernur Arinal Djunaidi mengajukan usulan untuk menambah daftar Pahlawan Nasional Lampung KH Ahmad Hanafiah. “Selama ini kita hanya memiliki satu Pahlawan Nasional yang diakui secara nasional. Alhamdulillah, dengan adanya penambahan ini, kita memiliki satu lagi,” tambahnya. Menurut Fahrizal, penyerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ahli waris KH Ahmad Hanafiah akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 November mendatang. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi Presiden terkait hal ini. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan…

Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mengadakan konferensi pers, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (07/11/2023). Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung, Jon Novri menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai tindak lanjut dari rapat teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto Selasa (7/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya terkait optimalisasi penerimaan pajak asli daerah, atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kemudahan-kemudahan membayar pajak sudah disampaikan oleh Sekdaprov beberapa waktu lalu, yang dapat dilakukan secara digital. Bapenda juga telah beberapa kali melakukan program keringanan pajak di tahun 2021 dan 2023. Tidak hanya itu, Bapenda juga melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat di Provinsi Lampung melalui baliho, spanduk leaflet, media sosial, radio, media cetak serta media online. Dengan sosialisasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui kemudahan-kemudahan membayar pajak melalui inovasi yang telah dilakukan oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung. “Saat ini kita bisa membayar pajak secara online melalui Signal, melalui e-Salam, didesa-desa pun bisa membayar pajak melalui e-Samdes,” ujar Jon Novri. Upaya-upaya tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun, sehingga Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung dalam hal ini melakukan upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Beberapa waktu…

Bandarlampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung Tahun 2023, di Hotel Horison, Selasa (7/11/2023). Radikalisme merupakan suatu sikap yang menginginkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memutarbalikkan nilai yang ada, biasanya dengan cara yang ekstrem. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu. Dalam sambutannya, Fahrizal Darminto mengatakan bahwa potensi radikalisme cenderung lebih tinggi dikalangan milenial yang merupakan generasi muda, maka diperlukan upaya dan langkah konkret dalam menjaga dan melindungi generasi muda. “Maka dari itu pencegahan radikalisme dan terorisme tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dari dalam diri masing-masing dan tidak menjadi fanatik terhadap sesuatu yang nantinya dapat mengarah ke negatif,” ucap Fahrizal. Fahrizal Darminto juga berpesan kepada para peserta dan seluruh generasi muda untuk menghargai pendapat, keyakinan, selalu menyebarkan pemikiran yang sehat dan positif, serta jangan selalu merasa benar. “Seperti yang diajarkan dalam agama dan kepercayaan masing-masing, toleransi adalah salah satu pilar untuk mencegah radikalisme dan terorisme,” lanjut Fahrizal Darminto.  (Diskominfotik Provinsi Lampung)

Bandarlampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka laporan badan anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2024, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (06/10/2023). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov mengatakan bahwa paripurna ini merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan Kebijakan Umum APBD; serta prioritas program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Secara umum, target asumsi makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2024 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Lampung pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi Lampung diproyeksikan 5,0 hingga 6,0 persen; 2. Laju inflasi pada tingkat 2 sampai dengan 4 persen; 3. Pendapatan per Kapita Penduduk sebesar 47 hingga 50 juta rupiah; 4. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan menurun pada level 4,0 hingga 3,79 persen; 5. Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 10,7 persen sampai dengan 10,2 persen; 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 70,6 hingga 71,1; 7. Indeks Gini…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penyerahan Insentif Fiskal dalam pengendalian inflasi daerah periode ke-3 tahun 2023 secara virtual bertempat di Command Center lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (06/11/2023). Pada kesempatan tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sesuai data yang telah dirilis BPS pada 1 November lalu, terjadi kenaikan inflasi dibandingkan bulan lalu. “Inflasi Oktober yang sudah dirilis oleh BPS pada 1 November lalu itu adalah di angka year-on-year nya 2,56%, jadi terjadi kenaikan dibanding bulan lalu year-on-year nya 2,28%,” ucapnya. Mendagri menjelaskan bahwa angka tersebut tidak bisa menjadi patokan utama dikarenakan pada tahun 2022 di bulan September angka inflasi mencapai 5,95% sehingga dengan baseline yang seperti itu terjadi drop angka inflasi year on year September ke September tahun lalu 2,28%. “Sekarang menjadi 2,56% seolah-olah terjadi kenaikan, padahal kalau kita melihat angka yang mungkin bisa menggambarkan kenaikan itu adalah di angka month to month nya yaitu bulan ke bulan yaitu 0,17% dimana dibulan lalu angkanya lebih kurang 0,19% sekarang 0,17%, sementara untuk dari Desember 2022 ke Oktober 2023 year to date itu yang menjadi patokan bagi kita karena di angka 1,8% jadi relatif masih stabil sebetulnya dari bulan…