Semua pos dari Diary Media

Bandarlampung – Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal katakan pihaknya akan melakukan beberapa diskusi terbuka terkait berbagai persoalan yang menjadi mitra kerja. Salah satunya terkait penyelesaian tuntutan Fokkel terhadap IPC Cabang Panjang yang hingga kini belum ada titik temu. Kendati demikian, IPC memberikan kabar terbaru terkait proses mediasi. “Kami sudah bersurat dan kontak ke GM (General Manager), dalam waktu dekat ada pemaparan Direksi. Tapi prosesnya masih ketat dan belum bersedia bertemu. Pada saat itu GM akan mengkomunikasikan dengan direksi. Kalau melihat agenda Komisi I padat hingga akhir Februari, mudah-mudahan di awal Maret mediasi bisa dilanjutkan,” kata dia, Selasa (9/2/21). Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan pihaknya meminta keduanya dapat menahan ego masing-masing. Sebab, mediasi menjadi ruang untuk berunding, sehingga bisa bisa selalu memenuhi segala yang diinginkan satu pihak saja. “Pelindo jika memang meminta dasar hukum untuk mengeluarkan pergantian sebenarnya bisa berdasarkan dari hasil mediasi sebagai dasarnya. Tapi, tuntutannya Fokkel juga tidak sedikit, Rp230an miliar,” katanya. Untuk itu, dia minta semua pihak bersikap bijak dan sabar. Dia juga mengaku pernah berkomunikasi dengan Fokkel untuk menginventarisasi angka tuntutan yang muncul. Dimana IPC juga dimungkinkan tidak memiliki persepsi yang sama dengan perhitungan tuntutan kerugian tersebut. “Itu yang bakal kami sesuaikan. Mesti bersabar, ini pendekatan yang kami ambil dari sisi kemanusiaan.…

Bandarlampung — Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, pasca dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada akhir November silam, direncanakan akan digelar mediasi atas permasalahan Pelindo II. “Belum juga dilaksanakan (mediasi) di tanggal 7 karena Direktur nya ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, diundur ke tanggal 13 Januari 2021. Belum diaksanakan hingga saat ini karena Direkturnya terpapar Covid,” ucap Watoni kepada wartawan, Senin (1/2/21). Politikus PDI Perjuangn ini melanjutkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan PT Pelindo II pada 21 Januari 2021. Di mana, nantinya setelah diberitahukan kesembuhan dari Covid-19, maka direncanakan mediasi dilakukan di Jakarta. “Kita sudah tegaskan. Covid jangan dijadikan alasan untuk menunda mediasi. Mereka (Pelindo) juga menegaskan tidak mau bermain dengan isu covid. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu hasil tes swab kedua,” katanya. Dia menekankan, memang dalam proses mediasi tidak memiliki limit. Namun, paling tidak dia menekankan persoalan ini bisa selesai di Maret atau April 2021. “Limit gak bisa dalam proses mediasi, kita akan maksimalkan tapi menargetkan di komisi I jika bisa cepat selesainya, enggak berlama-lama. Kita sadari memang masing-masing pihak bakal mempertahankan argumentasinya di mediasi. Mediatornya harus bisa mana yang masuk diakal dan harus diabaikan. Kita sih ingin cepat karena ada target kerja yang lain. Masih banyak yang harus diselesaikan. Paling…

Bandarlampung- Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) kepada Bapenda Provinsi Lampung melalui pemutihan pajak kendaraan sebesar Rp275 Miliar di tahun 2021. Pemutihan pajak kendaraan ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 hingga akhir tahun 2021.H Halini diungkapkan oleh Sekretaris komisi III DPRD Lampung, Hanifal mengatakan akan meminta kepada Bapenda Lampung untuk segera menjadwalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB) guna bisa menggenjot pendapatan asli Daerah (PAD). “Target PAD yang kami bebankan kepada Bapenda minimal 275 milyar untuk pemutihan itu, baik itu Pemutihan kendaraan bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” kata dia di ruang komisi III, rabu (27/1/21). Lanjutnya, ia meminta juga agar prokes di lokasi pemutihan pajak nanti nya tetap diutamakan dan jangan sampai kendur dan jangan sampai waktu pemutihan menimbulkan klaster baru covid-19. “Kami juga sudah berkordinasi dengan pihak-pihak terakit seperti, proses pemutihannya bagaimana, apa samsat keliling. Atau secara daring pendaftaran pemutihannya,” lanjutnya. Untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor ini juga sudah di bicarakan dalam APBD di tahun 2021 dan juga sudah disahkan di Rapat Paripurna beberapa minggu lalu. Dia juga berharap dengan adanya kebijakan Vaksinasi Covid-19 dari pemerintah pusat juga bisa membuat ekonomi makin stabil dan bermuara kepada…

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H.Watoni Noerdin dan Ketut Erawan, menyalurkan bantuan bibit padi guna mendukung program ketahanan pangan Brigif 4 Mar/BS, Selasa, 26 Januari 2021. Bantuan bibit kali ini merupakan salah sinergitas dalam rangka mensejahterakan petani binaan Brigif 4 Mar/BS yang sudah terbentuk. Bantuan bibit diterima secara simbolis oleh Komandan Brigif 4 Mar B/S, Kolonel Mar Nawawi di Markas Komando, Piabung Provinsi Lampung, Selasa, 26 Januari 2021. Danbrigif 4 Mar/BS mengatakan, bantuan bibit tentunya sangat bermanfaat bagi kemajuan lahan ketahanan pangan, khususnya dijajaran Brigif 4 Mar/BS. “Nantinya bibit ini akan memenuhi kebutuhan sekitar 6 hektar lahan sawah yang akan di tanami oleh petani binaan kami,” ujar Kolonel Mar Nawawi. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung berharap bantuan kali ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, agar hasil panen yang didapatkan mampu membantu mensejahterakan petani sekitar kesatrian. “Bantuan ini tentunya diharapkan dapat membantu masyarakat juga, selain untuk prajurit Marinir,” ujar Watoni. Kegiatan kunjungan Ketua Komisi 1 DPRD berjalan dengan lancar dan aman. Diakhiri dengan foto bersama. (*)

Bandarlampung — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung H. Yanuar Irawan, SE, MM lakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LBH KIS yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No 150 E, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jum’at (22/1) Yanuar yang juga diketahui sebagai Dewan pembina DPP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Indonesia Sejahtera (KIS), disambut langsung oleh Dewan Penasehat DPP LBH KIS, Muhammad Ali, SH dan didampingi Ketua Umum (Ketum) DPP LBH KIS, Febrian Willy Atmaja, SH, MH serta sejumlah pengurus. Ketum DPP LBH KIS, Febrian Willy Atmaja, SH, MH menyampaikan kepada awak media usai menerima kunjungan tersebut, selain melakukan kunjungan koordinasi tentang kesiapan Kantor DPP LBH KIS, juga untuk memberikan saran, arahan, dan dukungan atas hadirnya DPP LBH KIS di tengah-tengah masyarakat Indonesia. “Selain kunjungan koordinasi Dewan Pembina DPP LBH KIS, H. Yanuar Irawan di Kantor DPP LBH KIS untuk meninjau kesiapan kantor DPP LBH KIS yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat, Dewan Pembina juga memberikan saran, arahan, masukan dan dukungan penuh untuk kemajuan LBH KIS”, kata Ketum DPP LBH KIS. Advocat muda yang memiliki beragam pengalaman dan track record mumpuni dalam profesinya memberikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga atas dukungan penuh yang diberikan Ketua Dewan Pembina kepada DPP LBH…

Bandarlampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung orang pertama yang menerima Vaksinasi covid 19 di provinsi Lampung. Kamis (14/01) dari hasil pantauan,mingrum gumay terlihat santai saat dilakukan proses vaksinasi covid -19. ” sudah?gak kerasa ya? alhamduliilah ” ungkapnya saat proses vaksinasi Saat ditemui awak media, Mingrum mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya harus memberikan contoh dan meyakinkan masyarakat lampung bahwa vaksinasi ini aman. ” kita ketahui bersama, vaksin ini telah di uji melalui beberapa proses dan mekanisme sesuai standar kesehatan,untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk dapat melaksanakannya demi menekan penyebaran virus covid-19 ” ujarnya lebih lanjut lagi,mingrum mengungkapkan sebelum dilakukan proses vaksin dilakukan screening awal. ” ada beberapa pertanyaan baik kondisi kesehatan saat ini hingga riwayat penyakit,setelah di vaksin dilakukan observasi,sekarang kondisi saya lebih prima setelah di vaksin “ungkapnya mingrum juga menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran virus covid-19 dapat kita tekan di provinsi lampung. ” tetap jaga iman,imun,aman agar kita semua dapat saling menjaga satu sama lain di masa pandemi covid-19 ” ujarnya. (*)

Bandarlampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menerima kunjungan kerja kepala Badan Narkotik Nasional (BNN) Provinsi Lampung Drs. Jafriedi, MM., di Kantor DPRD setempat, Rabu (13/1/2021). Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay berharap adanya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Lampung.(“)

Bandarlampung – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) di tahun anggaran 2021, selasa (12/1). Hal ini disampaikan Ketua Komisi ll DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi saat di temui di ruang kerjanya. Politisi NasDem ini menerangkan, bahwa dua raperda tersebut adalah Raperda desa wisata di Provinsi Lampung dan Raperda perlindungan dan pengelola lingkungan hidup di Provinsi Lampung. “Dengan adanya raperda tersebut, untuk memastikan sumber daya alam dan seluruh pelaku usaha yang betul-betul tertib dalam melakukan pola hidup lebih baik”.ungkapnya Dalam hal tersebut dikatakan Wahrul, komisi ll ditahun ini mengusulkan 2 raperda dan dalam waktu dekat akan segera membahasnya. “kami optimis untuk 2 usulan raperda tersebut dapat disahkan di tahun ini,”tandasnya. (*)