Bank Indonesia dan Pemkab Lampung Tengah Susun Peta Jalan Digitalisasi Keuangan Daerah

Bandar Lampung – Kabupaten Lampung Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bergerak menyusun peta jalan atau roadmap lengkap transformasi digital transaksi pemerintah daerah, sebagai langkah strategis menjaga dan meningkatkan capaian positif yang sudah diraih. Langkah ini disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 yang berlangsung Senin (11/5).

Sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, Lampung Tengah kini sudah masuk dalam jajaran daerah kategori “Digital” dengan peringkat kedua se-wilayah Lampung pada penilaian Kejuaraan TP2DD 2025, berkat skor 80,03. Angka ini menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran non-tunai pada urusan pajak, retribusi, hingga belanja daerah. Kendati demikian, Bank Indonesia dan pemerintah daerah sepakat masih ada ruang pengembangan agar capaian ini makin kokoh dan berkelanjutan, terutama melalui penyelarasan rencana kerja jangka menengah dan panjang.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa peta jalan menjadi panduan wajib agar transformasi berjalan terukur dan konsisten. “Penyusunan dimulai dengan memetakan sektor dan jenis transaksi yang bisa didigitalkan secara maksimal di tahun pertama, lalu penerapannya diperluas dan ditingkatkan secara bertahap di tahun kedua dan ketiga,” jelasnya.

Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kunci pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat. Data Satgas TP2DD 2025 mencatat, daerah yang sudah bertahap “Digital” memiliki tingkat realisasi penerimaan dan belanja lebih tinggi 35–43 persen dibandingkan daerah lainnya. Sistem berbasis data dan terintegrasi ini membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih tertib, sekaligus memudahkan masyarakat membayar kewajiban pajak dan retribusi tanpa harus antre atau datang langsung ke kantor dinas.

Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menyebutkan masih banyak potensi pendapatan yang bisa digali lewat sistem elektronik. Sejumlah program konkret akan segera dijalankan, mulai dari digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas PU, sistem pembayaran retribusi di sembilan pasar daerah, penggunaan Virtual Account untuk pajak, hingga kajian penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemangku kepentingan — mulai jajaran pimpinan daerah, kepala dinas, hingga perwakilan perbankan — menandatangani komitmen bersama. Bank Indonesia, Pemkab Lampung Tengah, dan Bank Lampung selaku Bank RKUD akan mempererat koordinasi, guna memastikan sosialisasi ke masyarakat berjalan efektif dan adopsi transaksi digital makin meluas. Sinergi ini juga selaras dengan arahan nasional untuk membangun sistem keuangan daerah yang efisien, transparan, dan mendukung kualitas layanan publik yang lebih baik. (*)