APBD Lampung Tahun 2021 Mengalami Penurunan, Ini Kata Misi Iswanto

Dok

Bandarlampung – APBD Lampung tahun 2021 mengalami penurunan di banding APBD Lampung tahun 2020.

APBD Lampung tahun 2021 sebesar Rp7,59 triliun. Dengan komponen, pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,3 triliun, pendapatan transfer Rp4,24 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,9 miliar. Sementara Belanja Daerah sebesar Rp7,48 triliun, dengan komponen belanja operasional Rp5,5 triliun, belanja modal Rp619 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar dan belanja transfer Rp1,3 triliun. Serta pembiayaan daerah
dengan komponen, penerimaan pembiayaan Rp58 miliar, pengeluaran Pembiayaan Rp. 171 miliar.

Besaran APBD Lampung tahun 2021 itu mengalami penurunan jika dibading dengan APBD Lampung tahun 2020. Pada tahun 2020 APBD Lampung sebesar Rp7.866.926.360.165. Dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Rp3.319.534.540.600, dari dana perimbangan Rp4.495.735.075.000, dan sumber lainnya yang sah Rp51.656.744.565.

Sementara, belanja tahun 2020 sebesar Rp7.756.746.360.165. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp4.940.334.057.021, belanja langsung sebesar Rp2.816.412.303.144. Berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut maka APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 mengalami surplus Rp110.180.000.000,- sementara netto sebesar Rp110.180.000.000,-.

Adapun struktur pembiayaan daerah pada APBD 2020 diantaranya penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih anggaran (Silpa) Rp85.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp195.180.000.000 untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp54.000.000.000, serta pembayaran pokok utang Rp141.180.000.000.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Midi Iswanto mendorong pemprov Lampung dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur serta pembantu- pembantunya para OPD hrs kerja keras.

“Harus menciptakan inovasi inovasi atau gagasan-gagasan baru jangan cuman copy pasti copy pasti program lama yang tidak produktif,” ujarnya, Selasa (8/6).

Lanjutnya, semua stakeholder juga harus bahu membahu membantu terutama perusahaan perusahaan besar harus membantu pada sektor peningkatan pajak. “Jangan malah menyembunyikan obyek pajak. Kumpulkan perusahaan-perusahaan besar untuk dapat membantu peningkatan pendapatan lampung,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, Pemprov Lampung harus dapat mengumpulkan orang-orang hebat dari Lampung yang berada di luar lampung.

“Terutama yang ada di jakarta untuk diajak berdialog memajukan lampung dan meningkatkan pendapatan,” terusnya.

Kendati demikian, Midi mengapresiasi akan janji politik gubernur dan wakil gubernur soal APBD Rp12 triliun.
“Prinsipnya saya senang gubernur dan wagub punya mimpi melalui janji politik APBD 12 T, tapi harus realistis dan diimbangi dengan kinerja yang terukur, kerja keras dan penuh inovasi. Kalau cara kerjanya masih seperti ini bagaimana caranya mau tercapai, ini sdh 2 tahun berjalan, bukannya naik malah turun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, banyak potensi obyek pajak tidak masuk. “Contoh bagi hasil migas tidak masuk karena wilayahnya dipersengketakan dengan pemda DKI, ini harus rajin dan serius ngurusnya,” ujarnya

Selain itu, Sektor industri, sektor perkebunan, dan sektor pertanian juga harus digenjot supaya pajaknya besar dan masuk pendapatan.

“Penertiban ijin ijin, perda perda dll sebagai turunan UU Omnibuslaw juga harus segera diselesaikan supaya sistem investasi di lampung dapat terjaga dan berjalan dengan baik,” lanjutnya.

“Sektor pertambangan dan perkebunan bisa meningkatkan dan pendapatan bagi hasil perkebunan tembakau atau rokok kan juga lumayan penyumbang besar,” tukasnya. (*)