Tepatkah DOORSTOP INTERVIEW Terhadap Saksi dan atau Para Tersangka yang ter-OTT KPK Usai Diperiksa KPK

Rival
Rival Achmad Labbaika

DIARY.CO.ID – Sekalipun dalam hal Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers yang sedemikian kuat telah terbangun. Dirasakan perlu adanya pembatasan demi menjaga Hak Praduga Tak Bersalah. Bukankah sebagai warga negara dalam Hak Asasi diatur dalam Undang-undang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Begitu pun Pasal 71 dan Pasal 72 menitik beratkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia, pada bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Terkadang kita melupakan Hak Asasi Manusia dalam hal Privasi, bahwa dengan adanya keterlibatan dalam sebuah kasus OTT KPK misalnya sebagai media diberikan ruang yg begitu bebas untuk melakukan DOORSTOP INTERVIEW, tanpa peduli betapa seseorang sekalipun telah dinyatakan keterlibatannya dalam OTT tetap saja memiliki Hak Asasi dalam masalah Privasi.

Dengan telah melalui proses pemeriksaan marathon yang memakan waktu berjam-jam lamanya konsentrasi seseorang dalam hal memberikan informasi yang akurat pasti terpecah. Kemudian akan begitu banyak pertanyaan dari Pers dan sebagai manusia yang pasti merasakan tekanan yang luar biasa bisa saja jawaban yang diberikan tak lagi melalui proses pemikiran yang logis dan apa yang keluar dari ucapannya hanyalah sekedar menjawab.

Baca Juga :  7 Kondisi yang Sebabkan Hubungan Tanpa Komunikasi

Contoh munculnya pemberitaan media setelah melakukan *DOORSTOP INTERVIEW* kepada Saeful Bahri terkait sumber dana suap yang melibatkan Komisioner KPU dalam kasus PAW yg berasal dari Sekjen PDI Perjuangan.

Munculnya nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto harus dibuktikan dan pada kenyataannya tidak ada dalam BAP pemeriksaan KPK.

Untuk menjaga nama baik seseorang dalam hal keterlibatan hukum maka rasanya perlu dipertimbangkan untuk tidak memperbolehkan adanya *DOORSTOP INTERVIEW* kepada seorang saksi pun kepada seorang tersangka OTT KPK saat keluar dari Gedung KPK. Keperluan dan kebutuhan Informasi cukup dilakukan dengan adanya *Press Conference* yang dilakukan oleh KPK

Hal ini pun akan menjaga agar publik benar-benar mendapatkan informasi yang utuh dan terukur kebenarannya, hingga kemudian Informasi yang beredar di masyarakat tidak menjadi bahan “Gorengan” politik untuk menjatuhkan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*